Bunda Indah Bersama FORKOPIMDA lumajang
RAYA PUBLIK.COM
Lumajang --- Sebagai langkah cepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19 saat ini, terdapat satu kebijakan agar target tingkat kesembuhan pasien meningkat dan terdata secara akurat, yakni mendirikan Isolasi Terpadu (Isoter).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, Isoter merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam menangani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19. Selain itu dengan adanya Isoter harapannya pemerintah dapat mengetahui secara terperinci tingkat kesembuhan (recovery rate) di setiap wilayah di Jawa Timur.
"Menurut saya, hal ini menjadi catatan kepada masing-masing kabupaten/kota karena ini akan memberikan dampak pada proses recovery rate-nya dan pasti akan dipengaruhi dari pasien sembuh yang belum terekam dan hal ini masih menggunakan teknologi kemarin, harapannya nanti akan menjadi Isolasi Terpusat," ungkapnya.
Senada dengan Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang telah menyiapkan Isoter di beberapa tempat di Wilayah Kabupaten Lumajang.
"Untuk Isoter kita sudah siapkan di rumah Diklat, wisma atlit, 4 gedung di 4 kecamatan besar di Lumajang yang itu kapasitasnya mencapai hingga 100 sampai 200 orang," ungkap Wakil Bupati Lumajang saat memberikan penjelasan dalam acara Rapat PPKM Bersama Bupati/Walikota Se-Jawa Timur, secara Daring melalui aplikasi zoom, bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Minggu (25/07/21) malam.
Selanjutnya, Wakil Bupati Lumajang juga telah menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang agar mendirikan Isoter guna memberikan fasiltas dan pelayanan bagi warga yang terconfirm Covid-19, serta Pemerintah juga bisa memantau dan mendata dengan baik.
"Kemudian kita juga akan mengimbau kepada seluruh desa agar menyiapkan rumah untuk Isoter di setiap desa,"
Di acara Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut, juga dihadiri oleh Forkopimda Lumajang, serta Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait, guna mendengarkan arahan dari Forkopimda Provinsi Jatim terkait perkembangan PPKM level 4.(H).
