Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
(Dok Humas Mabes Polri)
RAYA PUBLIK.COM
Jakarta -- Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menjalani 100 hari kerjanya sebagai Kapolri pada 8 Mei 2021 sejak dilantik pada 29 Januari 2021. Ada 16 program yang menjadi prioritas Sigit.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankan dalam 100 hari ini. Pertama, ada program pembuatan rumah untuk anggota Polri.
"Jadi, dari yang pertama berkaitan dengan program perumahan yaitu memang kendala yang dihadapi selama ini adalah rumah untuk anggota Polri. Dengan harapan, kalau sudah terpenuhi perumahan itu, maka anggota ini dalam melaksanakan tugas itu tidak mungkin kembali untuk mencari tempat tinggal," ujar Argo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (17/5/2021).
"Ini memang saat ini Polri sudah menghadap bank pemerintah. jadi untuk melakukan program memiliki rumah anggota Polri baik di tingkat Mabes Polri ataupun Polda. Itu sudah ada 34 Polda yang sudah menghadap beberapa bank pemerintah," sambungnya.
Baca juga:MIT Poso Belum Berhasil Ditangkap, Polri Ungkap Tantangannya
Argo menyatakan ada beberapa anggota yang sudah ditawarkan. Rencananya, ada sekitar 10 ribu rumah yang akan diluncurkan. Program rumah oleh Kapolri itu, kata Argo, diharapkan bisa mengurangi kebutuhan personel Polri.
"Kemudian di bidang kesehatan bahwa Polri sudah menyediakan ada 1.542 ruang isolasi COVID-19 dan 134 ruang ICU pada 52 rumah sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia. Dari kesehatan juga sudah me-launching aplikasi e-Yankes untuk me-monitoring kesehatan anggota secara real time. Jadi ini program Bapak Kapolri berkaitan dengan kesehatan anggota," terang Argo.
Selanjutnya, ada program berkaitan dengan karir anggota Polri. Argo mengatakan ada metode penilaian kinerja terhadap setiap anggota sehingga mutasi sudah tersistem.
"Ini tentunya bahwa penempatan mutasi anggota itu juga ada kewenangan yang dilakukan Kasatker daripada masing-masing yang ada di kepolisian. Tentunya diajak para Kasatker ini untuk melakukan suatu penialaian. Ada penilaian-penilaian yang sudah dibentuk, sudah tersistem oleh SDM Polri. Tentunya ini harus dilakukan oleh setiap anggota. Seandainya nanti tidak terpenuhi, nanti di sistem itu akan tidak keluar," paparnya.
Setelah itu, masih kata Argo, ada program yang berkaitan dengan sinergi TNI-Polri. Setidaknya ada 356 kegiatan bersama yang dilakukan TNI-Polri dalam penanganan bencana alam dan karhutla yang tersebar di 34 polda.
"Dan juga ada kegiatan patroli gabungan itu. Ada 967 dan kemudian juga ada penegakan prokes COVID-19 yang dilakukan oleh 3 pilar. Jadi ini berkaitan dengan PPKM mikro, itu sudah dilakukan oleh kepolisian," katanya.
"Kemudian TNI dan dari pemerintahan daerah. Ini saat ini kita bahu-membahu dan harapan bahwa COVID-19 bisa segera tuntas bisa kita tangani," tambah Argo.
Khusus untuk meminimalkan konflik masyarakat, Argo menerangkan ada beberapa yang sudah dilakukan Polri berkaitan dengan meminimalkan konflik masyarakat. Contohnya dengan membuat aplikasi SIM yang tersebar di 12 Polda.
Dia memastikan akan terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, dasar yang sudah diletakkan Polri bisa berkembang dan semakin bertambah. Bahkan, ada aplikasi lain, seperti aplikasi BPKP, yang tersebar di 18 polda, aplikasi STNK di 16 polda, dan aplikasi laka lantas di 2 polda.
"Dan ada kemarin aplikasi SINAR yang kemarin sudah di-launching oleh direktorat lalu lintas, itu jumlah pendaftar sudah sebanyak 12.456. Ini kurun waktu 13 April sampai dengan 16 Mei. Ini meningkat. Kemudian produksi sim ini sudah 9.141. Dan kemudian, ada laporan-laporan PNPB sudah kita kirim ke kas negara. Mulai dari perpanjangan SIM A, maupun perpanjangan SIM C untuk kurun waktu 15 April-16 April. Untuk SIM A ini ada 265.600.000 PNPB sudah kita kirim ke kas negara. Kemudian SIM C, perpanjangan ada 436.575.000," ungkap Argo.
"Kemudian untuk perekrutan Bhabinkamtibmas yang belum ada, itu di tahun 2021 kita sudah meningkatkan ada tambahan dari tahun sebelumnya itu ada 873 orang. Yang memang belum semua desa di seluruh Indonesia itu ada Bhabinkamtibmas. Untuk sekarang ini masih ada 42 ribu sekian untuk Bhabinkabtimbas. Sedangkan kalau kita lihat untuk berapa jumlah desanya, masih sangat kurang," keluhnya.
Setelah itu, beralih ke Virtual Police (VP). VP sudah menegur 476 konten dalam kurun waktu 23 Februari sampai 10 Mei 2021. Adapun akun medsos yang paling banyak ditegur VP berara di media sosial Facebook yang mencapai 228 konten, disusul oleh Twitter sebanyak 224 konten.
"Kemudian, sudah terbentuk Virtual Police. Jadi Virtual Police ini, selama kurun waktu 23 Februari sampai dengan 10 Mei, itu ada sekitar 476 konten yang diberikan peringatan. Kemudian juga, dari 476 ini, ada 332 konten yang mengandung SARA. Kemudian 100 konten tidak memenuhi ujaran kebencian, tidak kita kirimkan Virtual Police itu atau peringatan," sebut Argo.
Selanjutnya, untuk e-TLE yang diluncurkan di bulan Maret 2021, sudah ada 18 Polda yang menerapkannya. Adapun CCTV terpasang di 255 titik untuk mensukseskan e-TLE.
Berdasarkan data dari Korlantas Polri, di 9 Polda sudah mencatat 29.272 pelanggaran. Jenis pelanggarannya bermacam-macam, mulai dari pelanggaran rambu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengamanan, menggunakan hp, melebihi kecepatan, tidak menggunakan helm, melawan arah, hingga kendaraan tidak lengkap.
"Berdasarkan data yang ada, dengan adanya e-TLE ini, semakin cenderung tertib berlalu lintas pada titik yang terpasang e-TLE. Tentunya ini menjadi dasar yang nanti beberapa Polda akan menambah daripada e-TLE tersebut. Tentunya nanti ada beberapa yang kita tambah sehingga nanti akan memperluas berkaitan dengan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh anggota Polri, mengurangi bersentuhan dengan masyarakat," imbuhnya.
"Kemudian, berkaitan dengan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara. Itu sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda. Contohnya di Bareskrim ada 28 perkara, yaitu 22 di Pidum, 4 di Eksus, dan 2 di Siber. Tentunya nanti akan kita garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana," lanjut Argo.
Sementara itu, berkaitan dengan pendampingan pada setiap program pemerintah, Polri mendampingi pemerintah. Argo berharap ekonomi bisa segera pulih sekaligus kesehatan tetap terjaga. Maka dari itu, dia menyebut antara kesehatan dengan ekonomi ini harus bisa sejalan sehingga pertumbuhan ekonomi turut bisa melesat dan kesehatan masyarakat bisa terjamin.
"Jadi data yang ada bahwa dari kegiatan PEN, ada 127 penindakan dana bansos di seluruh Indonesia. Kemudian ada 25 penindakan asuransi dan investasi. Kemudian ada 42 penindakan bahan pokok, 36 penindakan non bahan pokok. Ada 2 penindakan perindustrian, dan 15 penindakan perlindungan konsumen. Ini sudah kita lakukan untuk berkaitan dengan PEN," kata Argo.
"Kemudian, berkaitan dengan pengaduan online, yaitu di Propam Presisi yang di-launching tanggal 13 April itu sudah ada 5.060 yang telah men-download aplikasi. Kemudian, aduan sudah masuk ada 124, dan 39 aduan terlayani dan 85 aduan memenuhi syarat. Jadi aduan yang masuk itu pasti akan dicek kebenarannya," pungkasnya.(****)
