Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK ) Yang Menjadi Andalan
RAYAPUBLIK.COM
Lumajang -- Thoriqul Haq, Bupati Lumajang didampingi Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, beserta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait, mengikuti acara Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Program Perhutanan Sosial dan Food Estate secara virtual, bertempat di Ruang Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (14/01/21).
Dalam Kesempatan tersebut, bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki wilayah hutan negara sebesar 33% yakni dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan Perhutani. Oleh sebab itu dirinya berharap adanya hutan negara tersebut memiliki manfaat serta memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.
Bupati juga mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada Menko Maritim dan Investasi serta seluruh jajaran kementerian yang mengikuti Rakor tersebut, karena Kabupaten Lumajang menjadi pilot project untuk Program Perhutanan Sosial.
Lebih lanjut, Bupati Lumajang menerangkan di Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Burno terdapat 940 hektare wilayah perhutanan sosial yang sudah berjalan dengan baik. Pihaknya dan Perhutani berkeinginan ada perluasan wilayah menjadi 4.189 hektare, serta ada interkoneksi antar sektor pertanian dengan kawasan perhutanan sosial sehingga ke depannya memiliki dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.
"Dari daya dukung kami mulai dari sektor pertanian, pendidikan dan kaderisasi perhutanan dan sektor pariwisata,"jelas thoriqul haq.
Bupati menambahkan bahwa Pemkab Lumajang saat ini tengah menggarap kawasan Perkemahan Glagah Arum dengan luas 10,4 hektare, wisata Ranu Pani dengan panorama keindahan yang eksotik dan pembangunan Universitas Islam Negeri (UIN) Ahmad Sidiq sebagai perluasan pendidikan perguruan tinggi di Lumajang. Ia berharap dalam proses pembangunan serta pelaksanaannya mendapat dukungan dari pihak Kementerian RI.
"Harapan kami, jika hal ini menjadi satu kesatuan daya dukung serta agar ada interkoneksi dengan seluruh sektor yang bisa mensejahterakan masyarakat," harapnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa manfaat perhutanan sosial yakni menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka lapangan pekerjaan baru, serta mengurangi ketimpangan penguasaan antar korporasi 96 % dan masyarakat 4% menjadi korporasi 82% dan masyarakat 18%.
"Manfaat perhutanan sosial adalah mampu mengurangi konflik tenurial, tingkat kemiskinan dan laju deforistasi," jelas orang nomor satu lumajang.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang masuk dalam pengembangan wilayah yang terintegrasi berbasis perhutanan sosial di lokasi pilot project.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa KLHK sebagai leading sectornya, memiliki beberapa program dalam perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang, di antaranya yakni: agrosilvopastura, agroindustri, ekowisata, restorasi agrikultur dan redistribusi lahan.
"KLHK yang akan membantu mendorong setiap kegiatan yang didukung oleh kementerian atau lembaga di tingkat pusat," ungkapnya. (H)
